Plt. Bupati Sampaikan Nota Keu Raperda APBD TA. 2021

Bertempat di Ruang Graha Paripurna DPRD, Plt. Bupati Wonogiri, Edy Santosa, SH membacakan Nota Keuangan Raperda tentang APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2021 dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri, serta Jajaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Rabu (11/11).
.
Edy Santosa menjelaskan bahwa secara umum Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri dalam rancangan APBD TA. 2021 direncanakan sebesar Rp1.828.248.830.774,00 dibanding dengan penetapan APBD TA. 2020 sebesar Rp2.351.727.836.675,00 maka Pendapatan Daerah turun sebesar Rp523.479.005.901,00 atau 28,63%, disebabkan Dana Transfer dari Pusat dan Bantuan Provinsi belum disesuaikan dalam rancangan APBD TA. 2021. Sementara itu anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.899.777.738.247,00 dibandingkan dengan penetapan APBD TA. 2020 sebesar Rp2.474.910.261.874,00 turun sebesar Rp575.132.523.627,00 atau 30,27%.
.
Dalam agenda berikutnya Wakil Ketua Bapemperda Imron Rizkyarno SH. menyampaikan Nota Penjelasan Bapemperda atas Raperda Inisiatif tentang Pengarusutamaan Gender. Imron menegaskan bahwa dalam menunjang pengarusutamaan gender, Pemerintah Daerah pun memiliki andil didalamnya. Hal ini tertuang dalam amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan urusan wajib non pelayanan dasar. maka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah, khususnya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Wonogiri.
.
“Bapemperda mengambil langkah strategis melalui fungsi pembentukan Perda dengan menyusun Raperda tentang Pengarusutamaan Gender. Lahirnya Raperda ini adalah cita-cita besar Bapemperda, dan kami yakin juga menjadi cita-cita masyarakat Wonogiri agar terwujud pembangunan secara merata, seimbang, selaras dan serasi. sehingga konstruksi kesenjangan gender dapat dieliminir, dan kegiatan responsif gender yang sudah dilakukan dapat ditingkatkan serta mendapat payung hukum yang jelas, ” imbuh Imron.

Sriyono, S.Pd Resmi Jadi Ketua DPRD, Ketua Komisi IV…

Wonogiri – Bertepatan dengan momen hari Pahlawan ke-75 Tahun 2020 dan hari Ulang Tahunnya yang ke-51, Sriyono, S.Pd resmi dikukuhkan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri menggantikan Setyo Sukarno yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 9 Desember dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Sugeng Ahmady di Gedung Graha Paripurna DPRD, selasa (10/11)
.
Acara dihadiri lengkap Jajaran Forkopimda Kabupaten Wonogiri dan Eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Terlihat juga Joko Sutopo, Ketua DPC PDI-P yang sekaligus Bupati Wonogiri yang sedang menjalani cuti Pilkada duduk bersama Para Pimpinan Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Wonogiri.
.
Pelaksanaan pengucapan Sumpah/Janji Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri diawali dengan Pembacaan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/73 Tahun 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua DPRD Kab. Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2019-2024 oleh Sekretaris DPRD, Ir. Gatot Siswoyo, MM, lalu dilanjutkan pengucapan Sumpah/Janji oleh Bapak Sriyono S.Pd dengan dipandu Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, Sugeng Sudrajat, SH, MH dan diikuti dengan penandatanganan berita acara dan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah.
.
Rapat Paripurna kemudian berlanjut dipimpin oleh Sriyono, S.Pd setelah sebelumnya dilaksanakan prosesi Penyerahan Palu Sidang dari Wakil Ketua DPRD, Sugeng Ahmady kepada Sriyono, S.Pd.
.
Sementara itu, jabatan Ketua Komisi IV akhirnya “jatuh” ke tangan Catur Winarko dimana beliau yang sebelumnya menjadi anggota Komisi III berpindah ke Komisi IV berdasarkan usulan perubahan komposisi alat kelengkapan dari Fraksi PDI-P. Yang kemudian ditindaklanjuti Komisi IV dengan menggelar pemilihan Ketua dan secara aklamasi semua Anggota Komisi IV memilih beliau sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kab. Wonogiri Masa Jabatan 2019-2024.

Sriyono, S.Pd Resmi Diusulkan Menjadi Calon Pengganti Ketua DPRD…

Sriyono, S.Pd Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Wonogiri secara resmi diumumkan sebagai Calon Pengganti Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan 2019-2024 dalam Sidang Paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sugeng Ahmady dan dihadiri Jajaran Forkopimda, Senin (26/10) di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri.
.
Pengumuman tersebut dibacakan Wakil Ketua DPRD, Siti Hardiyani, SE, MM berdasarkan ketentuan pasal 50 Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonogiri yang menyatakan bahwa Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti, dan juga Surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan tertanggal 21 Oktober 2020 Nomor : 32/EX/DPC/WI/X/2020 perihal Usulan Calon Pengganti Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
.
“Untuk selanjutnya berdasarkan ketentuan diatas dan pengumuman yang dibacakan oleh Saudari Wakil Ketua DPRD, maka Calon Pengganti Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Sriyono, S.Pd kita tetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Wonogiri untuk diresmikan pengangkatannya,” terang Sugeng Ahmady.
.
Untuk diketahui bahwa posisi jabatan Ketua DPRD saat ini mengalami kekosongan, dikarenakan Ketua DPRD sebelumnya Setyo Sukarno mengundurkan diri sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan 2019-2024 dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti kontestasi Pilkada Desember mendatang sebagai Cawabup mendampingi Cabup petahana, Joko Sutopo.

Bapemperda Gelar Publik Hearing Raperda Inisiatif tentang Pengarusutamaan Gender

Sebagai amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam salah satu pasalnya (pasal 96) mengatur partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pada hari ini Senin (12/10) Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri yang diketuai Gimanto, SH menggelar acara Publik Hearing Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri tentang Pengarusutamaan Gender di Ruang Graha Paripurna DPRD.
.
Acara yang menghadirkan narasumber dari PUSKHOD LPPM UNNES ini bertujuan untuk menghimpun pemikiran masyarakat dalam bentuk masukan baik lisan maupun tertulis guna kesempurnaan Raperda yang sedang disusun. Terlihat hadir Plt. Ketua TP PKK Wonogiri, Jajaran OPD terkait, beberapa Organisasi Wanita Kabupaten Wonogiri, dan Forum Anak Kabupaten Wonogiri.
.
“Pimpinan DPRD memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kab. Wonogiri atas aktifnya dalam menginisiasi Raperda tentang Pengarusutamaan Gender ini.” ujar Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri, Siti Hardiyani, SE, MM saat membuka acara tersebut.
.
Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri berinisiasi menyusun Raperda ini karena memandang perlunya payung hukum sebagai dasar perangkat daerah dalam menyelenggarakan kesetaraan gender di Kab. Wonogiri. ”Diperlukan payung hukum yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan daerah untuk dapat menyelenggarakan sistem data gender dan anak secara konsisten dan berkelanjutan.” tegas beliau. Sementara Plt. Ketua TP PKK Wonogiri, Ny. Denny Risnindyantira, A.Md turut memberikan beberapa usulan diantaranya perihal kesetaraan gaji antara laki-laki dan perempuan, pemberian pendidikan kesehatan reproduksi kepada laki-laki maupun perempuan serta memfasilitasi dan memberi dispensasi kepada perempuan menyusui.
.
Setiap masukan, usulan maupun saran yang disampaikan dalam forum ini, akan ditampung dan kemudian akan didiskusikan lagi secara konkrit saat pembahasan Raperda selanjutnya.

Raperda Perubahan APBD Kab. Wonogiri TA. 2020 Resmi Digedok…

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Wonogiri memberikan saran, usul dan rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Badan Anggaran yang dibacakan Sekretaris DPRD, Ir. Gatot Siswoyo, MM dalam Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah yang digelar di Graha Paripurna DPRD Kab. Wonogiri, selasa (6/10).

Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Sugeng Ahmady didampingi Wakil Ketua DPRD Krisyanto dan Siti Hardiyani, SE, MM yang dihadiri pula oleh Plt. Bupati, Edy Santosa, SH beserta jajaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Saran, Usul dan Rekomendasi yang disampaikan diantaranya yaitu Kebijakan Umum Anggaran yang meliputi pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk diupayakan konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah agar dapat menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Selain itu, perubahan APBD pada belanja perubahan benar-benar harus segera dilaksanakan, dan meminta kepada seluruh OPD untuk meningkatkan kualitas pelayananan umum kepada masyarakat.

Sementara itu secara ringkas struktur Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2020 meliputi pendapatan yang semula pada rancangan sebesar Rp. 2.251.792.807.422 berkurang menjadi Rp. 2.251.226.055.422 dan Belanja yang semula Rp.2.476.260.933.561 berkurang menjadi Rp.2.475.694.181.561, serta Pembiayaan sebesar Rp.224.468.126.139.

“Di sisa waktu Tahun Anggaran 2020 ini kita harus memanfaatkan seoptimal mungkin, karena masih banyak agenda-agenda yang harus kita selesaikan bersama antara eksekutif dan legislative.” ujar Plt. Bupati dalam sambutannya. Beliau juga meminta kepada seluruh kepala OPD selaku pengguna anggaran untuk mempersiapkan diri dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam situasi pandemi covid-19 dan tetap mematuhi protokol kesehatan, serta berkonsentrasi untuk seluruh program dan melaksanakan setiap tugas dengan mengedepankan aspek efektifitas dan efisiensi.

Press Release Bersama Awak Media, Pimpinan DPRD Beberkan Laporan…

Seusai Menggelar Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Setyo Sukarno yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Krisyanto dan Siti Hardiyani, S.E, M.M memimpin Agenda Press Release Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri periode bulan Mei – September tahun 2020 bersama Wartawan Media Massa dan Elektronik Kabupaten Wonogiri yang bertempat di Gedung Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri, Senin (21/09).
.
Dalam Agenda Press Release tersebut, Setyo Sukarno menyampaikan 7 (tujuh) point yang menjadi Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri diantaranya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019, Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019, Pelaksanaan Kegiatan Reses Tahap I Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020, Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020, Pelaksanaan Kegiatan Reses Tahap II Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020, Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2020 dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021.
.
Press Release ini juga merupakan yang terakhir diikuti beliau dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan dan juga Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. Dikarenakan akan mengundurkan diri terkait pencalonannya sebagai calon Wakil Bupati Wonogiri mendampingi Bupati Joko Sutopo dalam perhelatan Pilkada 9 Desember 2020.

Pimpin Rapat Paripurna Terakhirnya, Setyo Sukarno “Berpamitan” Lewat Pantun

“Bunga mawar bunga melati. Indah dipandang menyejukkan hati. Dua puluh tahun lebih saya mengabdi. Berjuang di DPRD Wonogiri yang saya cintai. Burung elang burung merpati. Terbang tinggi di pagi hari. Saya berharap masih terus mengabdi. Meski berjuang tak di DPRD Kabupaten Wonogiri lagi.”

Dua paragraf pantun yang dibacakan secara apik oleh Ketua DPRD, Setyo Sukarno menutup jalannya Rapat Paripurna DPRD Kab. Wonogiri yang dilangsungkan di Ruang Graha Paripurna DPRD pada senin, 21 September 2020 dengan agenda Penetapan Propemperda Kab. Wonogiri Tahun 2021 dan Persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kab. Wonogiri Tahun Anggaran 2020 untuk dievaluasi Gubernur Jawa Tengah yang sekaligus merupakan kesempatan terakhir beliau memimpin rapat-rapat di DPRD.

Dalam Rapat Paripurna tersebut Setyo Sukarno menjelaskan bahwa mulai Rabu (23/9/2020) setelah ditetapkannya sebagai calon Wakil Bupati Wonogiri, maka pada saat itulah beliau mengundurkan diri sebagai Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri secara bersamaan.

Jalannya rapat itu sendiri sempat diwarnai interupsi oleh Sriyono, S.Pd, Ketua Komisi IV yang mengatakan, “Bapak Setyo Sukarno telah lima periode menjadi anggota DPRD yang artinya sudah 25 tahun mengabdi, hal tersebut menjadi rekor masa pengabdian seseorang menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri.” Beliau memberikan hormat dan mengapresiasi atas pengabdian Setyo Sukarno yang sebentar lagi akan mengundurkan diri terkait pencalonannya sebagai calon Wakil Bupati Wonogiri mendampingi Bupati Joko Sutopo. Yang kemudian diiringi standing ovation dan tepuk tangan seluruh peserta rapat Paripurna.

Menanggapi hal tersebut Setyo Sukarno berterimakasih kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati beserta Jajaran Eksekutif Pemerintah kabupaten Wonogiri, jajaran Forkopimda, Pimpinan dan seluruh anggota DPRD, jajaran Setwan dan seluruh Masyarakat Wonogiri atas support, kerja sama dan apresiasi yang telah diberikan selama beliau menjadi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. “Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk mengabdi dengan semangat Sesarengan Mbangun Wonogiri dan Nyawiji Lawan Covid-19” tutup beliau sekaligus berpamitan.

Sementara itu jalannya Rapat Paripurna diawali dengan pembacaan Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kab. Wonogiri tahun 2021 disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Bapemperda, Imron Rizkyarno, SH yang mana rumusan hasil kesepakatan Propemperda Kab. Wonogiri tahun 2021 terdapat 3 (tiga) Raperda berasal dari Inisiatif DPRD yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan 3 (tiga) Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri tahun 2021 – 2026, dan Raperda tentang Pencabutan Empat Peraturan Daerah (Perda tentang Pengelolaan Aset Desa, Perda tentang Keuangan Desa, Perda tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dan Perda tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik).

Dalam rapat tersebut juga disampaikan Laporan Badan Anggaran dalam membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 yang dibacakan oleh Sekretaris Badan Anggaran. Yang kemudian dilanjutkan Penyampaian sikap akhir Fraksi. Kelima Fraksi telah menyetujui terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA. 2020. Selanjutnya dilaksanakan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati Wonogiri dan DPRD Kabupaten Wonogiri untuk selanjutnya akan dimintakan evaluasi ke Gubernur Jawa Tengah.

19.067 Siswa Kelas 1 SD Negeri dan Kelas VII…

Pemberian seragam gratis kepada peserta didik baru kelas 1 SD dan kelas VII SMP merupakan salah satu komitmen Bupati dalam merealisasikan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Gratis. “Untuk itu, kami atas nama lembaga DPRD sangat mengapresiasi program dan kegiatan ini dan mohon tetap untuk di tingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas.”
.
Hal ini dikemukakan Ketua DPRD, Setyo Sukarno saat menyampaikan sambutan dalam acara Penyerahan Seragam Sekolah Gratis Secara Simbolis Tahun Anggaran 2020 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Jum ‘at (18/9).
.
Sebanyak 58.821 stel seragam sekolah gratis ini diberikan kepada 9.085 siswa kelas 1 SD Negeri berupa seragam jadi 1 stel seragam merah putih, 1 stel seragam batik putih dan 1 stel seragam pramuka. Sementara 10.522 siswa kelas VII SMP Negeri memperoleh kain seragam gratis berupa 1 stel kain putih biru, 1 stel kain batik putih dan 1 stel kain pramuka.
.
Sementara itu Bupati Wonogiri, Joko Sutopo mengatakan bahwa program pemberian seragam gratis ini adalah Program Pemkab yang dilaksanakan mulai tahun ini dan dimaksudkan untuk meringankan biaya pendidikan bagi orang tua. “Kiranya dapat diterima dengan baik, terlebih dalam situasi pandemi covid 19, yang berdampak pada berbagai aspek,” kata Bupati.

Wabup, Edy Santosa Sampaikan Jawaban Bupati Wonogiri atas PU…

WONOGIRI – Rapat Paripurna jawaban Bupati Wonogiri atas pandangan umum fraksi – fraksi DPRD Wonogiri terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kab. Wonogiri TA 2020, bertempat di Gedung Graha Paripurna DPRD Wonogiri, Kamis (10/9/2020).

Jawaban Bupati Wonogiri dibacakan Wakil Bupati Wonogiri, Edy Santosa, S.H. dalam forum Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Setyo Sukarno. Wakil Bupati mengatakan bahwa pandangan umum fraksi – fraksi yang dilaksanakan pada 8 september 2020 kemarin sifatnya adalah masukan dan saran yang akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD tahun berikutnya.

Menanggapi Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang menyoroti upaya konkrit yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam memastikan kelancaran sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam KUPA-PPAS yang telah disepakati adalah memastikan bahwa Perencanaan Program dan Kegiatan dalam upaya mengatasi masalah telah dilakukan dengan menetapkan fokus kegiatan sesuai kebutuhan dalam upaya mengatasi permasalahan daerah yang ada, dan kegiatan yang direncanakan dilaksanakan secara bersinergi antar OPD dan antar tingkatan pemerintah untuk mengatasi permasalahan daerah tersebut dan Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh berbagai tingkatan pemerintah, disesuaikan dengan kewenangan yang ada, namun dipastikan pelaksanaan tetap terhubung / terkoneksi dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan daerah secara bersama – sama.

Selanjutnya menanggapi Pandangan Umum dari Fraksi Partai Golkar yang menyoroti langkah dan strategi yang akan dilakukan oleh pemkab dalam mensiasati terhadap penurunan pendapatan asli daerah, maupun ketidakpastian dana transfer tersebut yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 adalah dengan terus melakukan optimalisasi sumber – sumber pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pungutan pajak daerah, retribusi daerah maupun sumber – sumber dari pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menanggapi Pandangan Umum dari Fraksi PKS yang terkait dengan berapa persen progres penyerapan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk pencegahan Covid-19,berapa persen proyeksi pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah sampai akhir tahun. Berdasarkan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau penanganan covid-19 dan Bantuan Sosial Untuk pemberian Bantuan Sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak covid-19 per 31 Agustus 2020, penyerapan anggaran BTT yaitu 7,51% atau sebesar RP. 14.234.913.782,00 dari anggaran Rp. 189.569.113.641,90. Dan pyoyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai akhir tahun anggaran 2020 sebesar 100% (seratus persen) dari target.
Lalu menanggapi Pandangan Umum dari Fraksi Partai Gerindra terkait langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah dalam upaya optimalisasi dan pemberdayaan BUMD agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah adalah dengan penyertaan modal, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), membenahi manajemen perusahaan, meningkatkan pelayanan dan efisiensi anggaran perusahaan.

Dan yang terakhir menanggapi Pandangan Umum Dari Fraksi AKB yang menyoroti tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyiapkan skema perubahan APBD TA. 2020 dengan mempertimbangkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2020, yaitu memprioritaskan ketersediaan dana dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 melalui Alokasi Belanja Tidak Terduga dalam jumlah yang cukup untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan optimalisasi pelaksanaan jaringan pengaman sosial. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Wonogiri melakukan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kememntrian serta lembaga terkait untuk penanganan pandemi Covid-19.

Lima Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Keuangan…

Setelah melakukan pencermatan terhadap Nota Keuangan Bupati yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna sebelumnya, pada hari ini selasa (8/9) 5 (lima) Fraksi DPRD Kabupaten Wonogiri menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sugeng Ahmady dengan dihadiri Wakil Bupati Wonogiri Edy Santosa, SH dan Sekretaris Daerah beserta jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Juru bicara F-PDI Perjuangan Kisyanti dalam salah satu Pandangan Umum Fraksinya menyampaikan, ”Fraksi PDI Perjuangan menyoroti bagaimana upaya kongkret yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam memastikan kelancaran sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten di dalam KUPA/PPAS yang telah disepakati”, kata Kisyanti.

Juru bicara F-Partai Golkar Reni Toriliana, A.Md menyampaikan, “Pendapatan Asli Daerah pada APBD tahun anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 9,70% disertai adanya ketidakpastian besaran dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi” ujarnya.
Dijelaskan lebih lanjut, “dua hal tersebut merupakan sumber pendapatan yang berpengaruh dalam postur pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2020. Dan bagaimana langkah dan strategi yang akan dilakukan oleh pemkab dalam mensiasati terhadap penurunan pendapatan asli daerah, maupun ketidakpastian dana transfer tersebut yang disebabkan adanya pandemi Covid-19” tanya Reni.

Sementara Juru bicara F-PKS Sriyanto, S.Pd menyampaikan “sampai awal September ini berapa prosen progress penyerapan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk pencegahan Covid-19, berapa persen proyeksi pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah sampai akhir tahun”.

Juru bicara F-Partai Gerindra Arum Subekti menyampaikan “bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam optimalisasi dan pemberdayaan BUMD, agar semua BUMD memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah”
Dijelaskan lebih lanjut “bagaimana persiapan dan langkah-langkah pemerintahan daerah dengan suasana new normal dalam mengoptimalkan pendapatan daerah”.

Dan yang terakhir Juru bicara F-AKB Sunarno menyampaikan “bagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang dikeluarkan tanggal 11 agustus 2020, pemerintah daerah diminta memprioritaskan ketersediaan dana dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 melalui alokasi Belanja Tak Terduga, anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan optimalisasi pelaksanaan jaring pengaman sosial” tegas Sunarno.