Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Tahap II TA. 2020…

Senin, 07/09. Bertempat di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri, Wakil Bupati Wonogiri Edy Santosa, S.H. sampaikan pidato Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2020.
.
Sidang Paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRD Setyo Sukarno dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Sekda beserta jajaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
.
Wakil Bupati Wonogiri menegaskan bahwa sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam pasal 117 “kepala daerah wajib menyampaikan rancangan PERDA tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan“.
.
Adapun secara garis besar Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2020 sebagai berikut :
a. Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020 direncanakan dalam penetapan sebesar Rp.2.351.727.836.675,00 berkurang dalam perubahan sebesar Rp.104.345.929.253,00 atau turun sebesar 4,44% sehingga menjadi Rp.2.247.381.907.422,00.
b. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp.2.474.910.261.874,00 berkurang Rp.2.731.728.313,00 menjadi Rp.2.472.178.533.561,00 atau turun sebesar 0,11%
c. Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020 terdiri dari 2 komponen yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan semula direncanakan dalam penetapan sebesar Rp.126.182.425.199,00 bertambah sebesar Rp.101.114.200.940,00 sehingga menjadi Rp.227.296.626.139,00 atau naik sebesar 80,13%. Dan untuk pengeluaran pembiayaan yang semula direncanakan dalam penetapan sebesar Rp.3,000,000.000,00 berkurang sebesar Rp.500.000.000,00 atau turun sebesar 16,67%.
.
Dalam kesempatan sebelumnya, dilaksanakan penyampaian laporan hasil kegiatan reses tahap II anggota DPRD yang dihimpun dan disampaikan melalui juru bicara fraksinya masing-masing, yaitu : Supriyanto dari F-PDI Perjuangan, Hj. Paryanti dari F-Partai Golkar, Jarmono, S.E. dari F-PKS, Imron Rizkyarno, S.H. dari F-Partai Gerindra, dan Sardi, S.E dari F-AKB.

Rancangan KUA PPAS TA. 2021 dan Rancangan Perubahan KUA…

Melalui mendahului perubahan pertama sampai dengan mendahului perubahan kelima serta optimalisasi penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2019 dan belanja tidak terduga tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengoptimalkan hasil refocusing anggaran dalam rangka pemulihan (recovery) ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19.
.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Edy Santosa, SH dalam sambutannya di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri dalam acara Rapat Paripurna Persetujuan DPRD terhadap Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 dan Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020, Kamis (13/8).
.
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Setyo Sukarno dengan didampingi 3 Wakil Ketua DPRD dan dihadiri jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada hari ini merupakan tahapan terakhir dalam pembahasan rancangan KUA dan PPAS TA. 2021 serta rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS TA. 2020 setelah sebelumnya melalui tahapan dari mulai nota pengantar, pembahasan di badan anggaran maupun komisi-komisi di DPRD Kabupaten Wonogiri yang hasilnya semua terangkum dalam laporan badan anggaran yang dibacakan Sekretaris DPRD, Ir. Gatot Siswoyo, MM.

Bupati Wonogiri Sampaikan Nota Pengantar Rancangan KUA dan PPAS…

Penyampaian Nota Pengantar Bupati terhadap Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 resmi disampaikan Bupati Wonogiri, Joko Sutopo dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri di Ruang Graha Paripurna DPRD, Senin (27/7).
.
“Tahun 2021 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 yang juga merupakan tahun yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dimana kita dihadapkan pada kondisi ketidakpastian sumber-sumber pendapatan, utamanya dari dana transfer,baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada triwulan satu Tahun 2020 dan sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.” jelas Bupati.
.
Besaran Proyeksi Pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.827.920.330.774,- terjadi penurunan sebesar Rp.310.771.208.984,- dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.138.691.539.758,-. Jumlah asumsi ini terdiri dari beberapa komponen PAD dan Pendapatan Transfer, dimana proyeksi penerimaan PAD sebesar Rp.256.992.855.774,- dan pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp.1.482.306.355.000,-. Sementara itu Belanja Daerah pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.1.899.777.738.247,- berkurang sebesar Rp.391.710.604.280,- dibanding Belanja Daerah Tahun 2020 (mendahului perubahan ketiga APBD Tahun Anggaran 2020) sebesar Rp.2.291.488.342.527,-.
.
Lebih lanjut Bupati menegaskan pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Wonogiri tetap memberikan prioritas pada program dan kegiatan pembangunan manusia, pembangunan di bidang infrastruktur dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama kelompok-kelompok masyarakat yang rentan miskin yang diantaranya melalui penyediaan anggaran peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pemberdayaan kelompok difabel, baik melalui pemberian bantuan alat dan pelatihan ekonomi produktif dan pemberdayaan sosial lainnya.

Perda RTRW Resmi Digedok, Pansus Rekomendasi 4 Point

Proses panjang dan dinamika yang harus dilalui Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri mulai dari proses penyusunan, konsultasi publik, kesepakatan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan, kajian lingkungan hidup strategis, pembahasan Pansus DPRD Kabupaten Wonogiri, pembahasan lintas sektor di Kementerian ATR/BPN, Evaluasi Gubernur, Penyempurnaan Raperda berdasarkan hasil evaluasi Gubernur, hingga akhirnya pada hari ini selasa (14/7) di Gedung Graha Paripurna, DPRD Kabupaten Wonogiri menggelar Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
.
Semua Anggota Dewan yang hadir secara bulat menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Setyo Sukarno. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo tampak hadir bersama jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
.
Pada kesempatan sebelumnya Wakil Ketua Pansus, Widiyatno, SH membacakan Laporan hasil kerja Panitia Khusus I, dimana ada beberapa point rekomendasi yang disampaikan diantaranya yaitu pertama, harapan untuk segera dilaksanakan sosialisasi kepada semua stakeholder dan masyarakat setelah Perda RTRW diundangkan; yang kedua, Pemerintah Daerah segera menyusun Perbup sebagai tindaklanjut atas Perda RTRW; yang ketiga, untuk segera mempersiapkan penyusunan Raperda RDTR Wilayah (Kecamatan) berdasarkan Perda RTRW; dan yang terakhir mengharapkan Pemerintah Daerah melaksanakan Perda RTRW tersebut dalam memanfaatkan potensi sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat.
.
“Harapan kedepannya dengan diundangkannya Raperda ini menjadi Perda, semoga Perda RTRW ini benar-benar menjadi acuan dan pedoman untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Wonogiri secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” harap Bupati.

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Wonogiri TA 2019 Sah…

Setelah melalui pembahasan di Badan Anggaran DPRD Kabupaten Wonogiri atas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019, DPRD Kabupaten Wonogiri selasa (7/7) menggelar Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) bertempat di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo dan Wabup Edy Santosa bersama Jajaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri hadir dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Setyo Sukarno didampingi 3 Wakil Ketua DPRD. Sekretaris DPRD sekaligus Sekretaris Badan Anggaran, Ir. Gatot Siswoyo, MM mengawali acara dengan menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran yang telah tertuang dalam Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Wonogiri.

Setelah penyampaian Laporan Banggar, Ketua DPRD Setyo Sukarno kemudian menanyakan ke seluruh Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri yang hadir apakah menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2019 untuk ditetapkan menjadi Perda. “Dengan demikian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah dapat kita tetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ucap Setyo Sukarno sambil mengetok palu sidang 3x setelah seluruh Anggota DPRD memberikan persetujuannya.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas persetujuan Perda yang telah dilaksanakan. “Selanjutnya, terhadap beberapa hal yang menjadi saran dan masukan dari Dewan yang terhormat pada proses persidangan akan segera saya tindak lanjuti bersama jajaran eksekutif serta dengan dukungan segenap pimpinan dan Anggota DPRD maupun stakeholder lainnya sebagai upaya perbaikan dan pembenahan pengelolaan keuangan daerah pada khususnya dan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Wonogiri pada umumnya.” Ungkap beliau.

DPRD Paripurnakan Laporan Hasil Reses I Tahun 2020

Sebanyak 50 Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri menyampaikan Laporan Hasil Kegiatan Reses Tahap I Tahun 2020 melalui juru bicara fraksi masing-masing dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri, selasa (30/6).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Setyo Sukarno, didampingi Wakil Ketua Sugeng Ahmady, Krisyanto dan Siti Hardiyani, SE, MM. Hadir dari pihak eksekutif dipimpin Wakil Bupati Wonogiri Edy Santosa, SH dan jajaran struktural Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Penyampaian laporan hasil kegiatan reses merupakan kewajiban setiap anggota DPRD setelah melaksanakan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama DPRD dan pemerintah daerah, dalam menjawab berbagai kebutuhan ataupun permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, hasil penyerapan aspirasi melalui reses ini merupakan salah satu penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah.

Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri telah dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 23 s.d 26 Juni 2020 yang tersebar di 5 (lima) Daerah Pemilihan. Dimana masing-masing anggota dewan mendapat kesempatan menemui konstituennya sebanyak 2 titik/lokasi yang pelaksanaannya tetap mengedepankan protokol pencegahan covid-19.

Wabup Edy Santosa dalam sambutannya memandang bahwa reses adalah salah satu kunci keberhasilan bagi Anggota DPRD sebagai aktor yang berperan sebagai representasi wakil rakyat di pemerintahan. “Saya mengajak kepada segenap komponen masyarakat untuk menciptakan manajemen kinerja pemerintahan yang baik menuju masyarakat Wonogiri yang sejahtera”, tambahnya.

Sementara itu dalam agenda paripurna yang kedua, seluruh Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri yang hadir menyetujui Rencana Kerja DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 untuk ditetapkan kedalam Keputusan DPRD sebagai Pedoman Kegiatan DPRD Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2021 yang terangkum dalam 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan serta terjabarkan kedalam 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan, dimana perumusan kegiatan dan anggarannya dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah linier sebagaimana tertuang dalam Dokumen RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021.

DPRD Wonogiri Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri…

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 telah disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan DPRD Kabupaten Wonogiri untuk dievaluasi Gubernur Jawa Tengah pada Rapat Paripurna DPRD, Kamis (18 /6) di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri.

Paripurna DPRD, Wabup Sampaikan Penjelasan Pengajuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan…

Penjelasan Bupati Wonogiri terhadap Pengajuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 dibacakan Wakil Bupati Wonogiri pada Rapat Paripurna DPRD, selasa (9/6) bertempat di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri.

Wakil Bupati Wonogiri, Edy Santosa yang mewakili Bupati menyampaikan bahwa Raperda ini merupakan gambaran dari realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Tengah dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Ini adalah keberhasilan WTP yang kelima kalinya diraih Pemerintah Kabupaten Wonogiri,” kata Wabup. Ia kemudian merinci realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 2,44 Trilyun atau 99,44 % dari target sebesar Rp 2,45 Trilyun. Untuk realisasi belanja dan transfer secara keseluruhan Rp 2,45 Trilyun dari anggaran sebesar Rp 2,69 Trilyun atau 91,13 %. Sedangkan untuk realisasi pembiayaan, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 241 Milyar dan terealisasi sebesar Rp 243 Milyar atau 100,66 %. Untuk pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp 3 Milyar dari anggaran sebesar Rp 3 Milyar atau 100,00 %.

Sementara itu dalam Pandangan Umumnya, 5 Fraksi di DPRD Kabupaten Wonogiri (PDI-P, Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra dan AKB) melalui juru bicaranya masing-masing “Kompak” menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja Bupati Wonogiri dan seluruh jajarannya, karena atas kerja keras dan komitmen yang terjalin, Pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekaligus sebagai kado istimewa Peringatan Hari Jadi ke-279 Kabupaten Wonogiri.

Ketua DPRD Hadiri Rakor Percepatan Penanganan Covid19 dan Persiapan…

Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Setyo Sukarno menghadiri rapat koordinasi Evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid 19) dan persiapan penerapan kebijakan New Normal di Kabupaten Wonogiri, Rabu 3 Juni 2020.
.
Rapat dipimpin langsung Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, dan dihadiri jajaran Forkopimda, Sekda, Kepala OPD Kabupaten Wonogiri, serta instansi terkait.

Pemkab Wonogiri Kembali Raih Predikat WTP dari BPK Untuk…

Pemerintah Kabupaten Wonogiri berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo beserta Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Setyo Sukarno Menandatangani Berita Acara Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut bertempat di Ruang Plinteng Semar, Setda Kab. Wonogiri (18/5). Turut hadir Wakil Bupati, Edy Santosa dan Sekda Haryono. Jika pada tahun-tahun sebelumnya acara penyerahan LHP BPK dilaksanakan di kantor BPK Perwakilan Jateng di Semarang, namun kali ini dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi video converence karena adanya Pandemi Covid-19.