Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyampaikan nota pengantar keuangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 dalam sidang paripurna di gedung Graha Paripurna DPRD Kab. Wonogiri, Kamis (25/10/2018).

Sebelumnya Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Setyo Sukarno ini, terlebih dahulu diawali dengan agenda penyampaian Rencana Kerja DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Golkar Suhardono. Dalam penyampaiannya Suhardono mengatakan bahwa Rencana Kerja DPRD disusun berdasarkan rencana kerja alat kelengkapan DPRD yang diusulkan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan. Rencana Kerja ini merupakan pelaksanaan dari 3 fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan. “Rencana Kerja ini nantinya akan dijadikan pedoman bagi Sekwan dalam menyusun Dokumen Perencanaan Anggaran Setwan Tahun 2019,” tambahnya.

Sementara itu, dalam agenda penyampaian nota keuangannya, Bupati menyampaikan proyeksi APBD TA. 2019 Kabupaten Wonogiri sebagaimana dokumen KUA dan PPAS termuat rincian pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.239.190.851.900.- Dana Perimbangan sebesar Rp.1.419.271.379.000.- serta Pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp.397.147.404.000.-.

Untuk komponen rencana Belanja Daerah meningkat sebesar Rp.77.549.240.763,- atau 3,67% dari anggaran APBD Tahun 2018 yang sebesar Rp.2.038.060.394.137,- menjadi Rp.2.115.609.634.900.-. Belanja Daerah ini dibagi dalam 2 komponen yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.469.122.431.600,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.646.487.203.300,-

Diakhir penyampaiannya, Bupati menjelaskan bahwa dikarenakan keterbatasan keuangan daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019 maka beliau merasa perlu untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan dana yang ada dalam rangka percepatan pencapaian program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri. “Saya bersama jajaran birokrasi telah melakukan diskusi, kajian dan pembahasan untuk mencermati kembali kebijakan program dan kegiatan dengan melakukan rasionalisasi, penggeseran, pengurangan, dan atau penggabungan beberapa program/kegiatan beserta alokasi anggarannya yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2019,”pungkasnya.