Pemerintah Kab. Wonogiri dan DPRD Kab. Wonogiri setujui Raperda…

DPRD SAMPAIKAN REKOMENDASI ATAS LKPJ PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI…

DPRD Kabupaten Wonogiri berikan tujuh belas poin rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020. Rekomendasi tersebut tertuang dalam Keputusan DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri, Selasa 20 April 2021.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam Pasal 30 menyebutkan bahwa LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal oleh Panitia Khusus. Berdasarkan hasil pembahasan oleh Pansus, DPRD menetapkan Keputusan DPRD dan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 telah diterima oleh DPRD Kabupaten Wonogiri pada Tanggal 24 Maret 2021. Selanjutnya dilakukan rapat Badan Musyawarah untuk menjadwalkan pembahasannya. Setelah dilakukan pembahasan secara internal oleh Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Wonogiri, kemudian dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 20 April 2021. Selanjutkan hasil pembahasan dari Pansus I yang berupa rekomendasi atas LKPJ Pemerintah Daerah Tahun 2020 tersebut ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan disampaikan kepada Bupati Wonogiri guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DPRD Wonogiri Umumkan Penetapan Pasangan Cabup dan Cawabup Terpilih…

DPRD Kabupaten Wonogiri gelar Rapat Paripurna Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 dan Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2016-2021, yang dipimpin ketua DPRD, Sriyono, S.Pd, rabu (27/1).

Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 dan Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD, Siti Hardiyani, SE,MM.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Nomor 4/PL.02.7-Kpt/3312/KPU-Kab/I/2021, menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Joko Sutopo dan Setyo Sukarno sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.
Sementara itu akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2016-2021 yaitu Joko Sutopo dan Edy Santosa, SH akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2021.

Bupati Wonogiri dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati, Edy Santosa, SH, menyampaikan, ada satu hal yang membanggakan, bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri mencatatkan Partisipasi Masyarakat Tertinggi, dalam pelaksanaan pesta demokrasi, yaitu 71,08%.
Capaian yang menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Wonogiri semakin meningkat semangat “Rumangsa Melu Handarbeni” (rasa ikut memiliki), dalam ikut memberikan arah dan tujuan pembangunan di Kabupaten Wonogiri melalui aktifitas politik. Kualitas masyarakat semakin meningkat, semakin bertanggung jawab terhadap aspirasi politik yang disampaikan dalam perhelatan pesta demokrasi.

Hari Ini, 556 CPNS Formasi Tahun 2019 Terima SK…

“Menjadi Pegawai Negeri Sipil merupakan dambaan bagi sebagian besar orang. Dulu, seleksi CPNS senantiasa identik dengan praktek kongkalikong dan kecurangan. Namun sekarang hal tersebut sudah tidak ada lagi, dengan seleksi yang sangat ketat dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang berbasis komputer, dimana nilai dapat dimonitor langsung oleh masyarakat umum saat peserta mengerjakan soal atau usai tes memungkinkan masyarakat dapat melihat secara langsung hasilnya.”
.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD, Sriyono, S.Pd saat memberikan sambutan dalam acara Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin (4/1).
.
Dimana sebanyak 556 orang yang terdiri dari tenaga guru 241 orang, tenaga kesehatan 179 orang dan tenaga teknis 136 orang yang dalam pelaksanaannya dibagi dalam 3 sesi dikarenakan menyesuaikan aturan protokol kesehatan penanganan pandemi covid-19 akan menerima Surat Keputusan Bupati yang selanjutnya akan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019.
.
“Pemerintah menjamin seleksi CPNS lebih kompetitif, adil, obyektif, transparan, dan bebas dari KKN. Berkat tes dengan sistem CAT ini, kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam perekrutan CPNS meningkat sebab tidak ada lagi celah untuk titip-menitip.” imbuhnya.
.
Sementara Bupati Wonogiri dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para CPNS Formasi 2019 atas keberhasilannya dalam mengikuti tes CPNS yang demikian ketat. Bupati berpesan dan mengingatkan untuk terus membangun dan meningkatkan integritas moral, kejujuran, semangat nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang.
.
“Saya sangat berharap saudara-saudara sebagai generasi muda ini menjadi sumber inspirasi, memiliki inovasi dalam lingkungan kerja. Kondisi dan situasi serta tuntutan masyarakat era sekarang mewajibkan setiap PNS harus mampu mengikuti perkembangan. Oleh sebab itu, jadikanlah setiap pribadi saudara sekalian sebagai agen perubahan yang membawa kebaikan dan kemajuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Wonogiri.” harap beliau.
.
Secara simbolis kemudian dilaksanakan penyerahan Surat Keputusan Bupati oleh Wakil Bupati Wonogiri, Edy Santosa, SH kepada 3 orang perwakilan CPNS Formasi Tahun 2019.

Pimpinan DPRD Gelar Press Release Kinerja DPRD Periode Bulan…

Sejumlah wartawan media cetak dan elektronik di Kabupaten Wonogiri mengikuti Press Release Penyampaian Kinerja DPRD Periode Bulan Oktober – Desember Tahun 2020 di Ruang Graha Paripurna DPRD, rabu (23/12) siang seusai Rapat Paripurna.
.
Press Release ini sekaligus sebagai ajang silaturahmi dengan rekan-rekan media cetak dan elektronik bagi Sriyono, S.Pd setelah beliau dilantik sebagai Ketua DPRD pada 10 November yang lalu
.
Capaian kinerja yang disampaikan Sriyono, S.Pd yang didampingi para Wakil Ketua DPRD dan Sekwan diantaranya adalah telah dilaksanakannya Persetujuan Raperda tentang Perubahan APBD Kab. Wonogiri TA. 2020, Pelantikan Ketua DPRD Masa Jabatan 2019-2024, Pelaksanaan Kegiatan Reses Tahap III TA. 2020, Persetujuan Raperda tentang APBD Kab. Wonogiri TA. 2021 dan Persetujuan 3 Raperda yang telah mendapat evaluasi Gubernur Jawa Tengah untuk ditetapkan menjadi Perda.
.
Dalam kesempatan tersebut wartawan senior Bambang Pur dan Joko Santoso mewakili rekan media meminta tanggapan DPRD terkait kebijakan Pemkab Wonogiri yang menutup semua tempat wisata saat libur natal dan tahun baru dari tanggal 24 Desember hingga 3 Januari 2021. Sriyono lantas menyampaikan bahwa beliau sudah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yakni Bupati Wonogiri.
.
“Kebijakan ini diambil untuk menekan penyebaran Covid-19 saat liburan Natal dan Tahun Baru. Lebih mudah mengatur obyeknya daripada mengatur manusianya. Jika obyeknya ditutup, maka tidak akan ada orang yang datang ke obyek wisata. Dan saya rasa daerah yang lain akan menerapkan kebijakan yang sama.” jelas Sriyono.

Forum Rapat Paripurna Setujui Raperda APBD Kab. Wonogiri TA.…

Setelah dilakukan pembahasan guna penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Raperda APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2021 hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD Kabupaten Wonogiri, hasil pembahasannya kemudian dilaporkan oleh badan anggaran pada Rapat Paripurna DPRD hari ini Rabu (23/12) guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Perda.
.
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Sriyono, S.Pd, dihadiri Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri, serta jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dalam forum rapat paripurna itu akhirnya semua setuju Raperda APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2021 hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah untuk ditetapkan menjadi Perda.
.
Adapun struktur anggaran APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2021 adalah sebagai berikut:
– Pendapatan sebesar Rp.2.303.664.858.286,00
– Belanja sebesar Rp.2.402.581.253.034,00
– Pembiayaan sebesar Rp.98.916.394.748,00
.
Pada Rapat Paripurna hari ini juga telah disetujui 3 (tiga) Raperda hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah yakni Raperda tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kab. Wonogiri dan Raperda tentang Perubahan atas Perda No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kab. Wonogiri untuk ditetapkan menjadi Perda.

Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi Tinggi Terhadap 2 Raperda Usulan…

Apresiasi yang tinggi diberikan Bupati Wonogiri terhadap usulan 2 (dua) buah Raperda yang disampaikan lembaga legislatif DPRD Kab. Wonogiri yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Graha Paripurna, jum’at (11/12)

Lebih lanjut Bupati mengingatkan ada tanggungjawab besar yang menanti selepas Raperda ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. “Dibutuhkan suatu fungsi koordinasi, fungsi evaluasi dan proses pengawasan yang didalamnya ada suatu dinamika yang luar biasa dalam mengimplementasi, mengimprovisasi dan menegakkan usulan-usulan Raperda yang telah ditetapkan. Banyak indikator yang nantinya harus disiapkan, banyak ruang publik dan instrumen yang harus dibenahi.” kata Bupati.

Sementara itu sebelumnya juru bicara dari 5 fraksi DPRD menyampaikan Pandangan Umumnya terhadap Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diawali dari juru bicara Fraksi PKS, Sri Hariyanto, kemudian Fraksi Partai Gerindra oleh Jati Waluyo, Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa (AKB) Iskandar, A.Md, Fraksi PDI Perjuangan lewat juru bicaranya Mulyadi, SE, MM dan yang terakhir Fraksi Partai Golkar, Widiyatno, SH.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo Hadiri Rapat Paripurna 2 Agenda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonogiri menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyampaian Penjelasan Ketua DPRD atas Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dilanjutkan dengan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD, Sriyono, S.Pd didampingi Para Wakil Ketua DPRD.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo memimpin Jajaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri terlihat hadir setelah selesai menjalani cuti kampanye pelaksanaan Pilkada Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 dari tanggal 26 September – 5 Desember 2020.

Ucapan terima kasih disampaikan Bupati kepada semua pihak yang telah berperan demi suksesnya tahapan demi tahapan dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 mengawali sambutannya. Pandemi covid-19 yang belum berakhir, bahkan menunjukkan peningkatan kasus baru berdasarkan data yang ada menjadi perhatian serius Bupati. “Penambahan angka yang cukup besar ini menandakan laju penularan covid-19 masih terus terjadi. Melawan Covid-19 tidak hanya menjadi tugas Pemerintah tetapi juga merupakan kewajiban seluruh stakeholder dan masyarakat.” imbuhnya.

Sementara itu dalam penjelasannya terkait Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati berharap Raperda ini nantinya dapat menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah dengan tetap menaati Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi landasan Perda Kab. Wonogiri No 22 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah berikut perubahannya.

Lebih lanjut Bupati juga menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) buah Raperda yang merupakan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah yang wajib disempurnakan dan disesuaikan oleh Bupati dan DPRD Kab. Wonogiri antara lain Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kab. Wonogiri No 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. No 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kab. Wonogiri dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Wonogiri No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kab. Wonogiri.

Wakil Ketua DPRD, Siti Hardiyani, SE, MM membacakan penjelasan Ketua DPRD terkait 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Pengarusutamaan Gender dalam agenda kedua Rapat Paripurna. “DPRD sepakat untuk mengusulkan pembahasan Raperda Inisiatif DPRD ini bersama Pemerintah Daerah, karena kedua Raperda telah melalui proses penyusunan dan pembahasan oleh masing-masing pengusul sampai diterima menjadi Inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna” tegas beliau.

Dari 6 (enam) buah Raperda tersebut, masing-masing Fraksi kemudian membentuk komposisi keanggotaan dalam 3 (tiga) Pansus sebagaimana yang direkomendasikan dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 7 Desember 2020 dengan masing-masing Pansus berjumlah 15 orang yang direncanakan akan mulai bekerja melakukan pembahasan secara rinci sesuai Raperda yang menjadi tugasnya mulai tanggal 14 – 19 Desember 2020.

Reses Rampung, Dewan Laporkan Hasilnya di Paripurna

Kegiatan Reses Tahap III yang diikuti seluruh Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri pada tanggal 25 s.d 28 November 2020 yang tersebar di 5 (lima) Daerah Pemilihan pada hari ini, senin (30/11) dilaporkan melalui juru bicara fraksi masing-masing dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sriyono, S.Pd, didampingi Wakil Ketua Sugeng Ahmady, Krisyanto dan Siti Hardiyani, SE, MM. Plt. Bupati Wonogiri Edy Santosa, SH berhalangan hadir dan mewakilkan kepada Sekda Drs. Haryono, MM memimpin jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Penyampaian laporan hasil kegiatan reses merupakan kewajiban setiap anggota DPRD setelah melaksanakan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama DPRD dan pemerintah daerah, dalam menjawab berbagai kebutuhan ataupun permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, hasil penyerapan aspirasi melalui reses ini merupakan salah satu penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah.

Tiga variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tetap terjaga dan mengurangi pengangguran dimasa pandemi covid-19 menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mengoptimalkan perekonomian dengan tetap fokus terhadap isu strategis daerah. Hal inilah yang harus disinergikan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk menjawab tantangan pembangunan ekonomi kedepan. “Untuk itu kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD, dimohon disinergikan dengan permasalah-permasalahan tersebut,” ungkap Sekda dalam sambutannya.

Plt. Bupati Sampaikan Nota Keu Raperda APBD TA. 2021

Bertempat di Ruang Graha Paripurna DPRD, Plt. Bupati Wonogiri, Edy Santosa, SH membacakan Nota Keuangan Raperda tentang APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2021 dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri, serta Jajaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Rabu (11/11).
.
Edy Santosa menjelaskan bahwa secara umum Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri dalam rancangan APBD TA. 2021 direncanakan sebesar Rp1.828.248.830.774,00 dibanding dengan penetapan APBD TA. 2020 sebesar Rp2.351.727.836.675,00 maka Pendapatan Daerah turun sebesar Rp523.479.005.901,00 atau 28,63%, disebabkan Dana Transfer dari Pusat dan Bantuan Provinsi belum disesuaikan dalam rancangan APBD TA. 2021. Sementara itu anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.899.777.738.247,00 dibandingkan dengan penetapan APBD TA. 2020 sebesar Rp2.474.910.261.874,00 turun sebesar Rp575.132.523.627,00 atau 30,27%.
.
Dalam agenda berikutnya Wakil Ketua Bapemperda Imron Rizkyarno SH. menyampaikan Nota Penjelasan Bapemperda atas Raperda Inisiatif tentang Pengarusutamaan Gender. Imron menegaskan bahwa dalam menunjang pengarusutamaan gender, Pemerintah Daerah pun memiliki andil didalamnya. Hal ini tertuang dalam amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan urusan wajib non pelayanan dasar. maka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah, khususnya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Wonogiri.
.
“Bapemperda mengambil langkah strategis melalui fungsi pembentukan Perda dengan menyusun Raperda tentang Pengarusutamaan Gender. Lahirnya Raperda ini adalah cita-cita besar Bapemperda, dan kami yakin juga menjadi cita-cita masyarakat Wonogiri agar terwujud pembangunan secara merata, seimbang, selaras dan serasi. sehingga konstruksi kesenjangan gender dapat dieliminir, dan kegiatan responsif gender yang sudah dilakukan dapat ditingkatkan serta mendapat payung hukum yang jelas, ” imbuh Imron.