Hari Ini, 556 CPNS Formasi Tahun 2019 Terima SK…

“Menjadi Pegawai Negeri Sipil merupakan dambaan bagi sebagian besar orang. Dulu, seleksi CPNS senantiasa identik dengan praktek kongkalikong dan kecurangan. Namun sekarang hal tersebut sudah tidak ada lagi, dengan seleksi yang sangat ketat dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang berbasis komputer, dimana nilai dapat dimonitor langsung oleh masyarakat umum saat peserta mengerjakan soal atau usai tes memungkinkan masyarakat dapat melihat secara langsung hasilnya.”
.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD, Sriyono, S.Pd saat memberikan sambutan dalam acara Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin (4/1).
.
Dimana sebanyak 556 orang yang terdiri dari tenaga guru 241 orang, tenaga kesehatan 179 orang dan tenaga teknis 136 orang yang dalam pelaksanaannya dibagi dalam 3 sesi dikarenakan menyesuaikan aturan protokol kesehatan penanganan pandemi covid-19 akan menerima Surat Keputusan Bupati yang selanjutnya akan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019.
.
“Pemerintah menjamin seleksi CPNS lebih kompetitif, adil, obyektif, transparan, dan bebas dari KKN. Berkat tes dengan sistem CAT ini, kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam perekrutan CPNS meningkat sebab tidak ada lagi celah untuk titip-menitip.” imbuhnya.
.
Sementara Bupati Wonogiri dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para CPNS Formasi 2019 atas keberhasilannya dalam mengikuti tes CPNS yang demikian ketat. Bupati berpesan dan mengingatkan untuk terus membangun dan meningkatkan integritas moral, kejujuran, semangat nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang.
.
“Saya sangat berharap saudara-saudara sebagai generasi muda ini menjadi sumber inspirasi, memiliki inovasi dalam lingkungan kerja. Kondisi dan situasi serta tuntutan masyarakat era sekarang mewajibkan setiap PNS harus mampu mengikuti perkembangan. Oleh sebab itu, jadikanlah setiap pribadi saudara sekalian sebagai agen perubahan yang membawa kebaikan dan kemajuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Wonogiri.” harap beliau.
.
Secara simbolis kemudian dilaksanakan penyerahan Surat Keputusan Bupati oleh Wakil Bupati Wonogiri, Edy Santosa, SH kepada 3 orang perwakilan CPNS Formasi Tahun 2019.

Pimpinan DPRD Gelar Press Release Kinerja DPRD Periode Bulan…

Sejumlah wartawan media cetak dan elektronik di Kabupaten Wonogiri mengikuti Press Release Penyampaian Kinerja DPRD Periode Bulan Oktober – Desember Tahun 2020 di Ruang Graha Paripurna DPRD, rabu (23/12) siang seusai Rapat Paripurna.
.
Press Release ini sekaligus sebagai ajang silaturahmi dengan rekan-rekan media cetak dan elektronik bagi Sriyono, S.Pd setelah beliau dilantik sebagai Ketua DPRD pada 10 November yang lalu
.
Capaian kinerja yang disampaikan Sriyono, S.Pd yang didampingi para Wakil Ketua DPRD dan Sekwan diantaranya adalah telah dilaksanakannya Persetujuan Raperda tentang Perubahan APBD Kab. Wonogiri TA. 2020, Pelantikan Ketua DPRD Masa Jabatan 2019-2024, Pelaksanaan Kegiatan Reses Tahap III TA. 2020, Persetujuan Raperda tentang APBD Kab. Wonogiri TA. 2021 dan Persetujuan 3 Raperda yang telah mendapat evaluasi Gubernur Jawa Tengah untuk ditetapkan menjadi Perda.
.
Dalam kesempatan tersebut wartawan senior Bambang Pur dan Joko Santoso mewakili rekan media meminta tanggapan DPRD terkait kebijakan Pemkab Wonogiri yang menutup semua tempat wisata saat libur natal dan tahun baru dari tanggal 24 Desember hingga 3 Januari 2021. Sriyono lantas menyampaikan bahwa beliau sudah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yakni Bupati Wonogiri.
.
“Kebijakan ini diambil untuk menekan penyebaran Covid-19 saat liburan Natal dan Tahun Baru. Lebih mudah mengatur obyeknya daripada mengatur manusianya. Jika obyeknya ditutup, maka tidak akan ada orang yang datang ke obyek wisata. Dan saya rasa daerah yang lain akan menerapkan kebijakan yang sama.” jelas Sriyono.

Forum Rapat Paripurna Setujui Raperda APBD Kab. Wonogiri TA.…

Setelah dilakukan pembahasan guna penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Raperda APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2021 hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD Kabupaten Wonogiri, hasil pembahasannya kemudian dilaporkan oleh badan anggaran pada Rapat Paripurna DPRD hari ini Rabu (23/12) guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Perda.
.
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Sriyono, S.Pd, dihadiri Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri, serta jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dalam forum rapat paripurna itu akhirnya semua setuju Raperda APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2021 hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah untuk ditetapkan menjadi Perda.
.
Adapun struktur anggaran APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2021 adalah sebagai berikut:
– Pendapatan sebesar Rp.2.303.664.858.286,00
– Belanja sebesar Rp.2.402.581.253.034,00
– Pembiayaan sebesar Rp.98.916.394.748,00
.
Pada Rapat Paripurna hari ini juga telah disetujui 3 (tiga) Raperda hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah yakni Raperda tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kab. Wonogiri dan Raperda tentang Perubahan atas Perda No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kab. Wonogiri untuk ditetapkan menjadi Perda.

Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi Tinggi Terhadap 2 Raperda Usulan…

Apresiasi yang tinggi diberikan Bupati Wonogiri terhadap usulan 2 (dua) buah Raperda yang disampaikan lembaga legislatif DPRD Kab. Wonogiri yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Graha Paripurna, jum’at (11/12)

Lebih lanjut Bupati mengingatkan ada tanggungjawab besar yang menanti selepas Raperda ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. “Dibutuhkan suatu fungsi koordinasi, fungsi evaluasi dan proses pengawasan yang didalamnya ada suatu dinamika yang luar biasa dalam mengimplementasi, mengimprovisasi dan menegakkan usulan-usulan Raperda yang telah ditetapkan. Banyak indikator yang nantinya harus disiapkan, banyak ruang publik dan instrumen yang harus dibenahi.” kata Bupati.

Sementara itu sebelumnya juru bicara dari 5 fraksi DPRD menyampaikan Pandangan Umumnya terhadap Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diawali dari juru bicara Fraksi PKS, Sri Hariyanto, kemudian Fraksi Partai Gerindra oleh Jati Waluyo, Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa (AKB) Iskandar, A.Md, Fraksi PDI Perjuangan lewat juru bicaranya Mulyadi, SE, MM dan yang terakhir Fraksi Partai Golkar, Widiyatno, SH.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo Hadiri Rapat Paripurna 2 Agenda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonogiri menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyampaian Penjelasan Ketua DPRD atas Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dilanjutkan dengan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD, Sriyono, S.Pd didampingi Para Wakil Ketua DPRD.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo memimpin Jajaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri terlihat hadir setelah selesai menjalani cuti kampanye pelaksanaan Pilkada Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 dari tanggal 26 September – 5 Desember 2020.

Ucapan terima kasih disampaikan Bupati kepada semua pihak yang telah berperan demi suksesnya tahapan demi tahapan dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 mengawali sambutannya. Pandemi covid-19 yang belum berakhir, bahkan menunjukkan peningkatan kasus baru berdasarkan data yang ada menjadi perhatian serius Bupati. “Penambahan angka yang cukup besar ini menandakan laju penularan covid-19 masih terus terjadi. Melawan Covid-19 tidak hanya menjadi tugas Pemerintah tetapi juga merupakan kewajiban seluruh stakeholder dan masyarakat.” imbuhnya.

Sementara itu dalam penjelasannya terkait Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati berharap Raperda ini nantinya dapat menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah dengan tetap menaati Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi landasan Perda Kab. Wonogiri No 22 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah berikut perubahannya.

Lebih lanjut Bupati juga menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) buah Raperda yang merupakan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah yang wajib disempurnakan dan disesuaikan oleh Bupati dan DPRD Kab. Wonogiri antara lain Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kab. Wonogiri No 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. No 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kab. Wonogiri dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Wonogiri No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kab. Wonogiri.

Wakil Ketua DPRD, Siti Hardiyani, SE, MM membacakan penjelasan Ketua DPRD terkait 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Pengarusutamaan Gender dalam agenda kedua Rapat Paripurna. “DPRD sepakat untuk mengusulkan pembahasan Raperda Inisiatif DPRD ini bersama Pemerintah Daerah, karena kedua Raperda telah melalui proses penyusunan dan pembahasan oleh masing-masing pengusul sampai diterima menjadi Inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna” tegas beliau.

Dari 6 (enam) buah Raperda tersebut, masing-masing Fraksi kemudian membentuk komposisi keanggotaan dalam 3 (tiga) Pansus sebagaimana yang direkomendasikan dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 7 Desember 2020 dengan masing-masing Pansus berjumlah 15 orang yang direncanakan akan mulai bekerja melakukan pembahasan secara rinci sesuai Raperda yang menjadi tugasnya mulai tanggal 14 – 19 Desember 2020.

Reses Rampung, Dewan Laporkan Hasilnya di Paripurna

Kegiatan Reses Tahap III yang diikuti seluruh Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri pada tanggal 25 s.d 28 November 2020 yang tersebar di 5 (lima) Daerah Pemilihan pada hari ini, senin (30/11) dilaporkan melalui juru bicara fraksi masing-masing dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sriyono, S.Pd, didampingi Wakil Ketua Sugeng Ahmady, Krisyanto dan Siti Hardiyani, SE, MM. Plt. Bupati Wonogiri Edy Santosa, SH berhalangan hadir dan mewakilkan kepada Sekda Drs. Haryono, MM memimpin jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Penyampaian laporan hasil kegiatan reses merupakan kewajiban setiap anggota DPRD setelah melaksanakan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama DPRD dan pemerintah daerah, dalam menjawab berbagai kebutuhan ataupun permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, hasil penyerapan aspirasi melalui reses ini merupakan salah satu penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah.

Tiga variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tetap terjaga dan mengurangi pengangguran dimasa pandemi covid-19 menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mengoptimalkan perekonomian dengan tetap fokus terhadap isu strategis daerah. Hal inilah yang harus disinergikan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk menjawab tantangan pembangunan ekonomi kedepan. “Untuk itu kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD, dimohon disinergikan dengan permasalah-permasalahan tersebut,” ungkap Sekda dalam sambutannya.

Plt. Bupati Sampaikan Nota Keu Raperda APBD TA. 2021

Bertempat di Ruang Graha Paripurna DPRD, Plt. Bupati Wonogiri, Edy Santosa, SH membacakan Nota Keuangan Raperda tentang APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2021 dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri, serta Jajaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Rabu (11/11).
.
Edy Santosa menjelaskan bahwa secara umum Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri dalam rancangan APBD TA. 2021 direncanakan sebesar Rp1.828.248.830.774,00 dibanding dengan penetapan APBD TA. 2020 sebesar Rp2.351.727.836.675,00 maka Pendapatan Daerah turun sebesar Rp523.479.005.901,00 atau 28,63%, disebabkan Dana Transfer dari Pusat dan Bantuan Provinsi belum disesuaikan dalam rancangan APBD TA. 2021. Sementara itu anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.899.777.738.247,00 dibandingkan dengan penetapan APBD TA. 2020 sebesar Rp2.474.910.261.874,00 turun sebesar Rp575.132.523.627,00 atau 30,27%.
.
Dalam agenda berikutnya Wakil Ketua Bapemperda Imron Rizkyarno SH. menyampaikan Nota Penjelasan Bapemperda atas Raperda Inisiatif tentang Pengarusutamaan Gender. Imron menegaskan bahwa dalam menunjang pengarusutamaan gender, Pemerintah Daerah pun memiliki andil didalamnya. Hal ini tertuang dalam amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan urusan wajib non pelayanan dasar. maka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah, khususnya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Wonogiri.
.
“Bapemperda mengambil langkah strategis melalui fungsi pembentukan Perda dengan menyusun Raperda tentang Pengarusutamaan Gender. Lahirnya Raperda ini adalah cita-cita besar Bapemperda, dan kami yakin juga menjadi cita-cita masyarakat Wonogiri agar terwujud pembangunan secara merata, seimbang, selaras dan serasi. sehingga konstruksi kesenjangan gender dapat dieliminir, dan kegiatan responsif gender yang sudah dilakukan dapat ditingkatkan serta mendapat payung hukum yang jelas, ” imbuh Imron.

Sriyono, S.Pd Resmi Jadi Ketua DPRD, Ketua Komisi IV…

Wonogiri – Bertepatan dengan momen hari Pahlawan ke-75 Tahun 2020 dan hari Ulang Tahunnya yang ke-51, Sriyono, S.Pd resmi dikukuhkan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri menggantikan Setyo Sukarno yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 9 Desember dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Sugeng Ahmady di Gedung Graha Paripurna DPRD, selasa (10/11)
.
Acara dihadiri lengkap Jajaran Forkopimda Kabupaten Wonogiri dan Eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Terlihat juga Joko Sutopo, Ketua DPC PDI-P yang sekaligus Bupati Wonogiri yang sedang menjalani cuti Pilkada duduk bersama Para Pimpinan Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Wonogiri.
.
Pelaksanaan pengucapan Sumpah/Janji Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri diawali dengan Pembacaan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/73 Tahun 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua DPRD Kab. Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2019-2024 oleh Sekretaris DPRD, Ir. Gatot Siswoyo, MM, lalu dilanjutkan pengucapan Sumpah/Janji oleh Bapak Sriyono S.Pd dengan dipandu Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, Sugeng Sudrajat, SH, MH dan diikuti dengan penandatanganan berita acara dan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah.
.
Rapat Paripurna kemudian berlanjut dipimpin oleh Sriyono, S.Pd setelah sebelumnya dilaksanakan prosesi Penyerahan Palu Sidang dari Wakil Ketua DPRD, Sugeng Ahmady kepada Sriyono, S.Pd.
.
Sementara itu, jabatan Ketua Komisi IV akhirnya “jatuh” ke tangan Catur Winarko dimana beliau yang sebelumnya menjadi anggota Komisi III berpindah ke Komisi IV berdasarkan usulan perubahan komposisi alat kelengkapan dari Fraksi PDI-P. Yang kemudian ditindaklanjuti Komisi IV dengan menggelar pemilihan Ketua dan secara aklamasi semua Anggota Komisi IV memilih beliau sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kab. Wonogiri Masa Jabatan 2019-2024.

Sriyono, S.Pd Resmi Diusulkan Menjadi Calon Pengganti Ketua DPRD…

Sriyono, S.Pd Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Wonogiri secara resmi diumumkan sebagai Calon Pengganti Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan 2019-2024 dalam Sidang Paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sugeng Ahmady dan dihadiri Jajaran Forkopimda, Senin (26/10) di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri.
.
Pengumuman tersebut dibacakan Wakil Ketua DPRD, Siti Hardiyani, SE, MM berdasarkan ketentuan pasal 50 Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonogiri yang menyatakan bahwa Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti, dan juga Surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan tertanggal 21 Oktober 2020 Nomor : 32/EX/DPC/WI/X/2020 perihal Usulan Calon Pengganti Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
.
“Untuk selanjutnya berdasarkan ketentuan diatas dan pengumuman yang dibacakan oleh Saudari Wakil Ketua DPRD, maka Calon Pengganti Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Sriyono, S.Pd kita tetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Wonogiri untuk diresmikan pengangkatannya,” terang Sugeng Ahmady.
.
Untuk diketahui bahwa posisi jabatan Ketua DPRD saat ini mengalami kekosongan, dikarenakan Ketua DPRD sebelumnya Setyo Sukarno mengundurkan diri sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan 2019-2024 dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti kontestasi Pilkada Desember mendatang sebagai Cawabup mendampingi Cabup petahana, Joko Sutopo.

Bapemperda Gelar Publik Hearing Raperda Inisiatif tentang Pengarusutamaan Gender

Sebagai amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam salah satu pasalnya (pasal 96) mengatur partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pada hari ini Senin (12/10) Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri yang diketuai Gimanto, SH menggelar acara Publik Hearing Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri tentang Pengarusutamaan Gender di Ruang Graha Paripurna DPRD.
.
Acara yang menghadirkan narasumber dari PUSKHOD LPPM UNNES ini bertujuan untuk menghimpun pemikiran masyarakat dalam bentuk masukan baik lisan maupun tertulis guna kesempurnaan Raperda yang sedang disusun. Terlihat hadir Plt. Ketua TP PKK Wonogiri, Jajaran OPD terkait, beberapa Organisasi Wanita Kabupaten Wonogiri, dan Forum Anak Kabupaten Wonogiri.
.
“Pimpinan DPRD memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kab. Wonogiri atas aktifnya dalam menginisiasi Raperda tentang Pengarusutamaan Gender ini.” ujar Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri, Siti Hardiyani, SE, MM saat membuka acara tersebut.
.
Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri berinisiasi menyusun Raperda ini karena memandang perlunya payung hukum sebagai dasar perangkat daerah dalam menyelenggarakan kesetaraan gender di Kab. Wonogiri. ”Diperlukan payung hukum yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan daerah untuk dapat menyelenggarakan sistem data gender dan anak secara konsisten dan berkelanjutan.” tegas beliau. Sementara Plt. Ketua TP PKK Wonogiri, Ny. Denny Risnindyantira, A.Md turut memberikan beberapa usulan diantaranya perihal kesetaraan gaji antara laki-laki dan perempuan, pemberian pendidikan kesehatan reproduksi kepada laki-laki maupun perempuan serta memfasilitasi dan memberi dispensasi kepada perempuan menyusui.
.
Setiap masukan, usulan maupun saran yang disampaikan dalam forum ini, akan ditampung dan kemudian akan didiskusikan lagi secara konkrit saat pembahasan Raperda selanjutnya.