Setelah melakukan pencermatan terhadap Nota Keuangan Bupati yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna sebelumnya, pada hari ini selasa (8/9) 5 (lima) Fraksi DPRD Kabupaten Wonogiri menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sugeng Ahmady dengan dihadiri Wakil Bupati Wonogiri Edy Santosa, SH dan Sekretaris Daerah beserta jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Juru bicara F-PDI Perjuangan Kisyanti dalam salah satu Pandangan Umum Fraksinya menyampaikan, ”Fraksi PDI Perjuangan menyoroti bagaimana upaya kongkret yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam memastikan kelancaran sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten di dalam KUPA/PPAS yang telah disepakati”, kata Kisyanti.

Juru bicara F-Partai Golkar Reni Toriliana, A.Md menyampaikan, “Pendapatan Asli Daerah pada APBD tahun anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 9,70% disertai adanya ketidakpastian besaran dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi” ujarnya.
Dijelaskan lebih lanjut, “dua hal tersebut merupakan sumber pendapatan yang berpengaruh dalam postur pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2020. Dan bagaimana langkah dan strategi yang akan dilakukan oleh pemkab dalam mensiasati terhadap penurunan pendapatan asli daerah, maupun ketidakpastian dana transfer tersebut yang disebabkan adanya pandemi Covid-19” tanya Reni.

Sementara Juru bicara F-PKS Sriyanto, S.Pd menyampaikan “sampai awal September ini berapa prosen progress penyerapan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk pencegahan Covid-19, berapa persen proyeksi pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah sampai akhir tahun”.

Juru bicara F-Partai Gerindra Arum Subekti menyampaikan “bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam optimalisasi dan pemberdayaan BUMD, agar semua BUMD memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah”
Dijelaskan lebih lanjut “bagaimana persiapan dan langkah-langkah pemerintahan daerah dengan suasana new normal dalam mengoptimalkan pendapatan daerah”.

Dan yang terakhir Juru bicara F-AKB Sunarno menyampaikan “bagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang dikeluarkan tanggal 11 agustus 2020, pemerintah daerah diminta memprioritaskan ketersediaan dana dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 melalui alokasi Belanja Tak Terduga, anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan optimalisasi pelaksanaan jaring pengaman sosial” tegas Sunarno.